CATATAN KULIAH DARI PROF. SIDHARTA

-
BERPIKIR SECARA HUKUM


“Asas pertama dalam penalaran hukum adalah iktikad baik” (Dr. Sidharta)

Pada pengantar kuliah penalaran hukum, Dr. Sidharta mengatakan bahwa hukum selalu berjalan terseok-seok di belakang fakta atau peristiwa: Het recht hinkt achter de feiten aan. Ada gap atau jarak antara hukum positif untuk menjawab berbagai fakta atau kejadian yang terus berkembang. Seringnya, hukum dibuat setelah suatu fakta terjadi secara berulang-ulang sehingga fakta tersebut perlu diatur dalam hukum positif. Dalam aliran civil law, hukum positif ditempatkan sebagai sumber hukum yang paling utama untuk menentukan putusan hukum seorang hakim. Namun bagaimana jika hukum positif tersebut tidak relevan lagi dengan kenyataan atau fakta yang terjadi? Secara cepat hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Tetapi jika preseden penemuan hukum itu terlalu banyak penyimpangan maka perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan melalui legislative review.

Penemuan hukum adalah upaya untuk memangkas kesenjangan antara hukum positif dengan fakta atau kejadian yang konkret sehingga didapatkan putusan yang relevan. Untuk bisa melakukan penemuan hukum, sebuah aturan dalam hukum positif dibaca dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mendapat esensi dari sebuah aturan itu sehingga bisa menangkap fakta-fakta yang sebelumnya tidak bisa masuk dalam aturan itu. Penemuan hukum kontributif yaitu penemuan hukum dengan cara memperluas makna sebuah konsep agar mampu menangkap berbagai fakta yang belum masuk dalam sebuah peraturan. Untuk bisa melakukan penemuan hukum dengan landasan yang kokoh maka sebuah fakta harus dikaji dengan kerangka nalar hukum, itu kemudian yang disebut dengan penalaran hukum (legal reasoning).

Kerangka Pembentuk Nalar Hukum .
Hal pertama untuk melakukan penemuan hukum terhadap suatu fakta yang tidak diatur secara jelas dalam sebuah peraturan dengan cara membedah konsep fakta itu. Perluasan makna diperlukan untuk mendapatkan konsep yang jelas dan relevan sesuai dengan perkembangan situasi dan nilai yang dianut dalam masyarakat. Untuk memperluas makna dibutuhkan berbagai pengetahuan yang mendukung suatu fakta itu. Setelah secara konsepsi jelas maka kemudian ditarik kembali daan dilihat dari sisi proposisi yaitu hubungan antarkonsep yang disebut sebagai asas. Hal ini memberikan dasar latar belakang sebuah konsep terbentuk dan membentuk aturan. Asas muncul tidak dibentuk oleh si pembuat undang-undang. Asas dibangun oleh doktrin atau teori dari berbagai aliran hukum. Oleh karena itu setelah diketahui asas yang sesuai kemudian ditarik pada doktrin atau bangunan teori apa yang membentuk asas itu. Dari teori atau doktrin yang ditemukan dan berkorelasi dengan asas, maka kemudian dicari bidang ilmu yang terkait dengan suatu teori tersebut.

Penulis: Guntoro

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REVIEW BUKU "MENUJU GERBANG KEMERDEKAAN"

-
Judul buku : Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi Pengarang : Mohammad Hatta Penerbit : PT. Kompas Media Nusantara Tebal buku : 230 halaman Tahun : Cetakan Keenam, 2015 Jika membaca buku pada umumnya, pada daftar isi kita akan menemukan urutan bab dengan nomor ke-1 hingga seterusnya. Namun pada buku ini menimbulkan pertanyaan kenapa pada tahap pertama sudah tertulis bab XVI. Dugaan saya, otobiografi yang ditulis Mohammad Hatta cukup panjang dan buku ini hanya memuat sebagiannya saja. Hal lain yang membuat buku ini berbeda adalah dengan tidak adanya pengantar baik dari penulis maupun editor yang menjelaskan latar belakang terbitnya buku ini. Tiba-tiba saja pada halaman pertama Mohammad Hatta sudah langsung bercerita situasi yang terjadi saat itu dan tertolong dengan adanya sub bab. Di awal membaca memang kita perlu bersabar dulu untuk mencoba memahami apa yang sedang disampaikan Mohammad Hatta dan menangkap berbagai istilah yang jarang kita ...
Baca selengkapnya

DI/TII

-
PEMBERONTAKAN DI/TII BUKANLAH MOTIF AGAMA! Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI/TII sempat mewarnai dinamika perjalanan pasca kemerdekaan Indonesia. Didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1942 di Cisayong Tasikmalaya Jawa Barat dan selanjutnya dideklarasikan pada 7 Agustus 1949. DI/TII mengusung tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berdasarkan hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Setelah DI/TII dideklarasikan, beberapa kota lain menyusul menyatakan menjadi bagian dari DI/TII. Amir Fatah memimpin gerakan DI/TII di Jawa Tengah pada tahun 1950 – 1959, Ibnu Hadjar memimpin di Kalimantan pada tahun yang sama, lalu Kahar Muzakar memimpin di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1965 dan kemudian Daud Beureueh di Aceh pada tahun 1953 – 1962. Jika kita melihat pada nama dan tujuan DI/TII didirikan maka secara singkat kita mungkin akan menyimpulkan bahwa DI/TII lahir karena motif agama khususnya agama Islam....
Baca selengkapnya

MUNIR

-
MILITER BUKAN MUSUH MUNIR "Sana lapor ke Munir, kita nggak takut 2 ." (Teriakan seorang militer ketika demonstrasi 1998) Munir tidak memusuhi milter. Lewat berbagai upaya, Munir justru mendorong agar militer semakin kuat dan profesional. Hal itu dia tunjukkan dengan tuntutan reformasi militer yang mensyaratkan militer memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya 3 . Untuk mewujudkan visi reformasi militer itu, Munir harus berhadapan dengan banyak sekali militer melalui kasus-kasus yang dia bela. Pengalaman pertama Munir berhadapan dengan militer ketika dia menjadi pembela warga pulau Nipah Madura yang dibunuh oleh militer pada tahun 1993. Waktu itu dia sedang aktif di LBH Surabaya yang kemudian juga melakukan pembelaan terhadap 11 teman Marsinah yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan, termasuk juga menjadi pembel...
Baca selengkapnya