Pelarangan Sepeda Motor

-
Pelarangan Sepeda Motor di Jalan Thamrin dan Merdeka Barat


Kebijakan Pemda DKI Jakarta melarang sepeda motor melintas di jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat diskriminatif. Kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan yang menggunakan roda empat atau lebih. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Ketika awal diberlakukan 17 Desember 2014, sepeda motor dilarang melintas selama 24 jam. Namun pada Maret 2015, isi Pergub yang terkait dengan batasan waktu pelarangan sepeda motor diubah menjadi hanya pukul 06.00 – 23.00. Meskipun sudah direvisi, Pergub itu masih dirasa diskriminatif karena sepeda motor masih tidak bisa melintas di jam kerja sedangkan mobil pribadi bisa melewati walaupun dengan sistem ganjil genap. Dengan kata lain, motor dianggap lebih membuat kemacetan dibandingkan dengan mobil.

Dimensi mobil memiliki ukuran lebih besar dan cenderung memenuhi badan jalan dibandingkan dengan sepeda motor. Sebagai contoh, untuk satu unit mobil merk Avanza, memiliki panjang 4190 mm dan lebar 1660 mm, sedangkan 1 unit sepeda motor merk Vario memiliki panjang 1921 mm dan lebar 683 mm. Dari perbandingan dimensi ukuran, mobil yang sebenarnya membutuhkan banyak ruang di badan jalan dan potensial menyebabkan kemacetan dibandingkan motor yang memiliki dimensi lebih ramping. Meskipun dimensi ukuran mobil lebih besar dibandingkan dengan motor, akantetapi seringkali hanya dinaikin oleh 1 atau 2 orang saja.

Penggunaan sepeda motor dalam mengangkut penumpang lebih efisien dibandingkan dengan mobil pribadi. Kebijakan penghapusan three in one mendorong setiap orang bebas membawa mobilnya pribadinya sendiri. Seringkali bisa dilihat di jalanan, satu unit mobil hanya berisi satu penumpang yaitu pengemudi. Sebagai contoh mobil Avanza, seharusnya bisa memuat hingga 8 penumpang termasuk pengemudi. Motor Vario dengan dimensi yang lebih kecil walaupun hanya dinaikin oleh pengemudi sudah menggunakan setengah dari luasan dimensi yang ada. Oleh karena itu sepeda motor lebih efisien dalam membawa penumpang dibandingkan dengan mobil.

Pemilik sepeda motor dan pemilik mobil pribadi memiliki posisi yang sama sebagai pembayar pajak. Ketika melakukan pembelian sepeda motor atau mobil, setiap pembeli dikenakan pajak. Ketika akan membuat STNK, BPKB dan SIM, semua pemilik kendaraan dikenakan pajak. Setiap tahun para pemilik kendaraan juga dikenakan pajak. Pembangunan dan perawatan jalan di jalan Thamrin hingga jalan Merdeka Barat menggunakan anggaran negara yang berasal dari dana publik salahsatunya bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, seharusnya pemilik sepeda motor dan pemilik mobil pribadi memiliki hak yang sama untuk melintasi jalan Thamrin dan Merdeka Barat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REVIEW BUKU "MENUJU GERBANG KEMERDEKAAN"

-
Judul buku : Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi Pengarang : Mohammad Hatta Penerbit : PT. Kompas Media Nusantara Tebal buku : 230 halaman Tahun : Cetakan Keenam, 2015 Jika membaca buku pada umumnya, pada daftar isi kita akan menemukan urutan bab dengan nomor ke-1 hingga seterusnya. Namun pada buku ini menimbulkan pertanyaan kenapa pada tahap pertama sudah tertulis bab XVI. Dugaan saya, otobiografi yang ditulis Mohammad Hatta cukup panjang dan buku ini hanya memuat sebagiannya saja. Hal lain yang membuat buku ini berbeda adalah dengan tidak adanya pengantar baik dari penulis maupun editor yang menjelaskan latar belakang terbitnya buku ini. Tiba-tiba saja pada halaman pertama Mohammad Hatta sudah langsung bercerita situasi yang terjadi saat itu dan tertolong dengan adanya sub bab. Di awal membaca memang kita perlu bersabar dulu untuk mencoba memahami apa yang sedang disampaikan Mohammad Hatta dan menangkap berbagai istilah yang jarang kita ...
Baca selengkapnya

DI/TII

-
PEMBERONTAKAN DI/TII BUKANLAH MOTIF AGAMA! Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI/TII sempat mewarnai dinamika perjalanan pasca kemerdekaan Indonesia. Didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1942 di Cisayong Tasikmalaya Jawa Barat dan selanjutnya dideklarasikan pada 7 Agustus 1949. DI/TII mengusung tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berdasarkan hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Setelah DI/TII dideklarasikan, beberapa kota lain menyusul menyatakan menjadi bagian dari DI/TII. Amir Fatah memimpin gerakan DI/TII di Jawa Tengah pada tahun 1950 – 1959, Ibnu Hadjar memimpin di Kalimantan pada tahun yang sama, lalu Kahar Muzakar memimpin di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1965 dan kemudian Daud Beureueh di Aceh pada tahun 1953 – 1962. Jika kita melihat pada nama dan tujuan DI/TII didirikan maka secara singkat kita mungkin akan menyimpulkan bahwa DI/TII lahir karena motif agama khususnya agama Islam....
Baca selengkapnya

MUNIR

-
MILITER BUKAN MUSUH MUNIR "Sana lapor ke Munir, kita nggak takut 2 ." (Teriakan seorang militer ketika demonstrasi 1998) Munir tidak memusuhi milter. Lewat berbagai upaya, Munir justru mendorong agar militer semakin kuat dan profesional. Hal itu dia tunjukkan dengan tuntutan reformasi militer yang mensyaratkan militer memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya 3 . Untuk mewujudkan visi reformasi militer itu, Munir harus berhadapan dengan banyak sekali militer melalui kasus-kasus yang dia bela. Pengalaman pertama Munir berhadapan dengan militer ketika dia menjadi pembela warga pulau Nipah Madura yang dibunuh oleh militer pada tahun 1993. Waktu itu dia sedang aktif di LBH Surabaya yang kemudian juga melakukan pembelaan terhadap 11 teman Marsinah yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan, termasuk juga menjadi pembel...
Baca selengkapnya