WACANA REVISI PP TENTANG REMISI

-
Relevansi Argumentasi Menkumham Dalam Rencana Revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 20121
Oleh: Guntoro, Johanna Purba dan Siti2




Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly menggulirkan wacana revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan3. Peraturan Pemerintah itu memuat tentang tata cara pemberian remisi bagi narapidana, salahsatunya narapidana dengan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime (korupsi, narkotika, terorisme). Narapidana dengan kejahatan luar biasa diberlakukan pengetatan persyaratan dibanding dengan narapidana lain, salahsatunya adalah mensyaratkan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya4. Di bagian menimbang dalam peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa pengetatan pemberian remisi dilakukan dengan pertimbangan tindak pidana korupsi, narkotika dan terorisme mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara, korban yang banyak, dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa di masyarakat serta untuk tujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menkumham menganggap Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan hampir di semua lapas mengalami kelebihan kapasitas, melanggar kesetaraan narapidana dan bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya khususnya UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan5. Dengan argumentasi itu Menkumham berencana melakukan revisi PP no.99 tahun 2012 yang salahsatunya adalah menghapus syarat justice collaborator. Berdasar argumentasi yang disampaikan Menkumham itu, tulisan ini mencoba akan mengkaji relevansinya dengan rencana revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012.


3. “Justice Collaborator harusnya di ranah pengadilan, bukan dalam Peraturan Pemerintah”
Pernyataan di atas adalah pernyataan Menkumham yang menilai persyaratan justice collaborator dalam PP nomor 99 tahun 2012 menyalahi UU no.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa justice collaborator hanya bisa diberikan pada saat proses peradilan6. Menurut Miko, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak melanggar undang-undang karena hanya mengatur teknis pelaksanaan dari undang-undang yang mengamanatkan. Terkait norma baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah itu yaitu justice collaborator, miko mengusulkan agar dimasukan ke dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan7. Menkumham akan menghapus pasal justice collaborator di dalam UU no.99 tahun 2012. Artinya, Menkumham akan menghilangkan salahsatu syarat pengetatan remisi. Akantetapi jika Menkumham memindahkan pasal justice collaborator dalam UU no.12 tahun 1995 maka artinya akan memperkuat norma itu.


Kesimpulan
Berdasar dari analisis di atas dapat dilihat bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Menkumham tidak relevan dengan tindakan yang akan diambil yaitu revisi PP no.99 tahun 2012. Peraturan Pemerintah itu telah juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 yang menyatakan PP no.99 tahun 2012 tidak ada unsur diskriminatif. Sebagai rekomendasi, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan Ham sebaiknya memberlakukan secara masif proses rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba untuk mengurangi jumlah narapidana di lapas dan mengusulkan kepada DPR RI agar memasukan norma justice collaborator ke dalam UU.no12 tahun 1995. Langkah ini akan lebih efektif dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas dengan tetap menjamin semangat pemberantasan korupsi, narkotika dan terorisme.
1 Kajian hukum atas rencana revisi pp 99 tahun 2012
2 Mahasiswa STIH Jentera angkatan 2016
4 Pasal 34A, ayat 1, butir a, PP No.99 tahun 2012

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REVIEW BUKU "MENUJU GERBANG KEMERDEKAAN"

-
Judul buku : Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi Pengarang : Mohammad Hatta Penerbit : PT. Kompas Media Nusantara Tebal buku : 230 halaman Tahun : Cetakan Keenam, 2015 Jika membaca buku pada umumnya, pada daftar isi kita akan menemukan urutan bab dengan nomor ke-1 hingga seterusnya. Namun pada buku ini menimbulkan pertanyaan kenapa pada tahap pertama sudah tertulis bab XVI. Dugaan saya, otobiografi yang ditulis Mohammad Hatta cukup panjang dan buku ini hanya memuat sebagiannya saja. Hal lain yang membuat buku ini berbeda adalah dengan tidak adanya pengantar baik dari penulis maupun editor yang menjelaskan latar belakang terbitnya buku ini. Tiba-tiba saja pada halaman pertama Mohammad Hatta sudah langsung bercerita situasi yang terjadi saat itu dan tertolong dengan adanya sub bab. Di awal membaca memang kita perlu bersabar dulu untuk mencoba memahami apa yang sedang disampaikan Mohammad Hatta dan menangkap berbagai istilah yang jarang kita ...
Baca selengkapnya

DI/TII

-
PEMBERONTAKAN DI/TII BUKANLAH MOTIF AGAMA! Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI/TII sempat mewarnai dinamika perjalanan pasca kemerdekaan Indonesia. Didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1942 di Cisayong Tasikmalaya Jawa Barat dan selanjutnya dideklarasikan pada 7 Agustus 1949. DI/TII mengusung tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berdasarkan hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Setelah DI/TII dideklarasikan, beberapa kota lain menyusul menyatakan menjadi bagian dari DI/TII. Amir Fatah memimpin gerakan DI/TII di Jawa Tengah pada tahun 1950 – 1959, Ibnu Hadjar memimpin di Kalimantan pada tahun yang sama, lalu Kahar Muzakar memimpin di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1965 dan kemudian Daud Beureueh di Aceh pada tahun 1953 – 1962. Jika kita melihat pada nama dan tujuan DI/TII didirikan maka secara singkat kita mungkin akan menyimpulkan bahwa DI/TII lahir karena motif agama khususnya agama Islam....
Baca selengkapnya

MUNIR

-
MILITER BUKAN MUSUH MUNIR "Sana lapor ke Munir, kita nggak takut 2 ." (Teriakan seorang militer ketika demonstrasi 1998) Munir tidak memusuhi milter. Lewat berbagai upaya, Munir justru mendorong agar militer semakin kuat dan profesional. Hal itu dia tunjukkan dengan tuntutan reformasi militer yang mensyaratkan militer memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya 3 . Untuk mewujudkan visi reformasi militer itu, Munir harus berhadapan dengan banyak sekali militer melalui kasus-kasus yang dia bela. Pengalaman pertama Munir berhadapan dengan militer ketika dia menjadi pembela warga pulau Nipah Madura yang dibunuh oleh militer pada tahun 1993. Waktu itu dia sedang aktif di LBH Surabaya yang kemudian juga melakukan pembelaan terhadap 11 teman Marsinah yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan, termasuk juga menjadi pembel...
Baca selengkapnya